Mantan ketua pansel cagub Gerindra gugat Prabowo & Fadli Zon

image

Ketua Umum yang juga Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto bersama Fadli Zon digugat secara perdata oleh Zulkifli Jailani. Gugatan yang juga ditujukan kepada beberapa kader partai itu diterima pihak Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Padang, pada Rabu.

“Yang menjadi dasar gugatan berawal ketika saya ditunjuk selaku Ketua Panitia Seleksi Penjaringan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2020, dengan SK DPD Partai Gerindra Sumbar dengan nomor 0215/PS-Pilkada/DPD-Gerindra/2015 tertanggal 2 Mei 2015,” kata Zulkifli.

Berdasarkan SK itu, katanya, pada poin empat disebutkan bahwa DPD Partai Gerinda telah memberikan mandat sepenuhnya untuk memberikan rekomendasi kepada DPP, melalui DPD Gerindra, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Seleksi Nasional Calon Kepala Daerah Partai Gerindra.

Dengan hal tersebut, lanjutnya, dirinya telah melaksanakan tugas selaku ketua panitia seleksi telah melakukan tahapan terhadap bakal calon gubernur, dan wakil untuk Pilkada Sumbar periode 2015 hingga 2020, seperti memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Gerindra menerima pendaftaran gubernur dan wakil 2015 hingga 2020, mengundang DPC-DPC Partai Gerindra untuk informasi, menerima pendaftaran calon, dan lainnya.

Ia mengatakan, dari hasil seleksi yang telah dilakukan pada 8 Juli 2015, dengan surat keputusan pengesahan dan pengangkatan panitian Penjaringan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2015 hingga 2020, dengan mempelajari berbagai aspek, dan mufakat.

“Dari hasil itu calon gubernur yang terseleksi adalah Irwan Prayitno, dan Syuir Syam. Sementara calon wakil gubernur adalah saya, Syamsu Rahim, Hendra Irwan Rahim, dan Syafruddin Putra,” jelasnya.

Sedangkan beberapa nama yang belum mendapatkan rekomendasi adalah Fauzi Bahar (Calon Gubernur), Muslim kasim (Calon Gubenur), Chairul Akbar (Calon Gubernur), Husni Haidi (Calon Gubernur), karena tidak memenuhi administasi Panel. Sedangkan Nasrul Abit (calon Wakil Gubernur), belum direkomendasikan karena kurangnya dukungan Kader Gerindra di basis sendiri, kurang kemampuan penguasaan mangsa, serta dukungan finansial yang minim.

Laporan Pansel dari hasil seleksi, lanjutnya, seharusnya menjadi kewajian bagi DPD untuk merekomendasikan kepada DPP, melalui Badan Seleksi nasoan Bakal Calon Kepala Daerah partai Gerindra, untuk ditetapkan sebagai calon yang didaftarkan oleh DPD Gerindra Sumbar sebagai cagub dan cawagub di Sumbar dari Gerindra, maupun ataupun gabungan partai Gerindra, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi itu.

Hanya saja, kata Zulkifli, tanpa melalui mekanisme yang ada pada 4 Juli 2015, DPP Gerindra telah mendahului rekomendasi hasil Pansel yang baru dikeluarkan pada 8 Juli 2015. Tergugat I (Prabowo Subianto, red) mengeluarkan Surat rekomendasi DPP Partai Gerindra, yang menunjuk beberapa nama yang tidak pernah diserahkan oleh tim Pansel Sumbar.

“Salah satunya yaitu Nasrul Abit yang tidak pernah diusulkan Pansel DPD Sumbar, tapi itu direkomendasikan DPP. Hal itu tidak sesuai Pasal 12 dengan Anggaran Dasar Partai Gerindra BAB II tentang Tujuan dan Fungsi,” katanya.

Ia menilai, tindakan yang dilakukan itu merupakan perbuatan melawan hukum dan patut dipermasalahkan karena dengan kekuasaan yang ada, para tergugat (I,II,III) seagai petinggi partai telah melakukan pembohongan publik Sumbar khusunya, karena sesuka hati mengangkangi AD/ART Gerindra sendiri.

“Perbuatan tergugat merupakan melawan hukum dan mempermalukan saya sebagai Ketua Pansel karena hasil seleksi terbilang percuma,” katanya.

Dalam gugatan itu terdapat beberapa tergugat. Dimana tergugat I adalah Prabowo, dan Ahmad Muzani, tergugat II Fadli Zon, tergugat III Suir Syam, Darmawi, tergugat IV Nasrul Abit, serta tergugat V Pemerintahan Republik Indonesia C.q Komisi Pemilihan Umum Pusat, C.q KPU Sumbar, karena tetap menerima pendaftaran yang direkomendasikan DPP, meskipun permasalahan itu sudah diketahui dan menjadi pembicaraan media massa.
Dalam gugatannya, pihak penggugat minta pengadilan menghukum para tergugat membayar ganti rugi material, karena kerugian atas waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih berharga dan bermanfaat sebesar Rp1 juta.

“Tergugat juga harus mengganti kerugian moril karena hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap diri saya pribadi, serta saya selaku ketua Pansel, rasanya pantas dan patut para tergugat membayar ganti rugi kepada saya sebesar Rp50 miliar,” katanya.

Mengenai gugatan perdata itu, Ketua PN Kelas I A padang Reno Listowo, membenarkan telah menerima berkas gugatan itu.

“Berkasnya saat ini masih pada ketua pengadilan, untuk ditetapkan majelis hakim dan gelar sidang perdana,” kata Panitera Muda Perdata Alfian.

Sumber : Hukumonline.com

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s